Alasan Kejagung Menuntut Kematian Terdakwa ASABRI: Menghancurkan Prestise Negara

kabaris.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan sejumlah alasan menuntut hukuman mati atas kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT ASABRI (Persero), Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.




Pertama, Heru terpidana kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara hingga Rp. 16,8 triliun. Dalam hal itu, Heru memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10,7 triliun.


Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan skema pidana Heru dalam dua kasus mega korupsi itu sempurna dan berulang.


“Melibatkan banyak skema termasuk kejahatan sindikasi yang menggunakan instrumen pasar modal dan asuransi, menggunakan banyak pihak sebagai nominee dan menguasai sejumlah instrumen dalam sistem pasar modal sehingga menimbulkan banyak korban langsung dan tidak langsung yang sangat besar dan meluas,” kata Leonard kepada wartawan. . , Selasa (7/12).


Leonard menyatakan, tindakan Heru dan kawan-kawan juga membuat banyak anggota TNI, Polri, dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan yang ikut ASABRI merugi.


Menurut dia, kasus ini merobek rasa keadilan di masyarakat. Heru diduga mendapat untung Rp. 12,6 triliun dari total Rp. Kerugian keuangan negara sebesar 22,7 triliun.


“(Perbuatan terdakwa) telah merusak harkat dan martabat negara karena telah mendobrak sistem pengaturan dan sistem pengawasan di Pasar Modal dan Perasuransian dengan sindikat kejahatan yang luar biasa berani, membabi buta, dan tanpa rasa takut yang hadir dalam dirinya dalam memperkaya diri sendiri secara melawan hukum,” ujarnya.


Lebih lanjut, Leonard mengatakan Heru kurang empati karena tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan uang atas dugaan korupsi tersebut. Selama proses penyidikan hingga persidangan, Heru juga tidak pernah mengakui perbuatannya itu salah.


Sebaliknya, dengan sengaja berlindung pada tameng yang sangat keliru dan tidak bermartabat bahwa transaksi di pasar modal adalah perbuatan perdata yang lumrah dan lumrah, ujarnya.


Menurut Leonard, jaksa mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam menuntut hukuman mati bagi Heru.


“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada sifatnya yang sangat jahat, sehingga fakta hukum yang berlaku terhadap terdakwa Heru Hidayat sangat tepat dan memenuhi syarat untuk dipidana mati,” ujarnya.


Sebelumnya, Heru divonis mati dalam kasus dugaan korupsi ASABRI. Heru juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp. Paling lambat 12,6 triliun dalam waktu satu bulan setelah keputusan itu menjadi final dan mengikat.

0 Comments