kabaris.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan perubahan signifikan dalam birokrasi di Indonesia. Dimulai dengan mengganti layanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan robot kecerdasan buatan.
 | |
| Infografis, Jokowi Lebih Pilih ‘Robot’ Daripada PNS Foto: Infografis/ Jokowi Pilih Robot Ketimbang PNS/ Edward Ricardo Sianturi |
"Ini bukan barang yang sulit. Ini barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pemimpin daerah dan nasional," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pembekalan pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 Desember 2019. .
“Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, kita putuskan akan sangat cepat jika menggunakan AI. Tidak bertele-tele, tidak main-main,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak terlalu terbebani karena tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, jumlah PNS per 30 Juni 2021 sebanyak 4,08 juta orang. Dimana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.
Sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atau 47 ribu.
Konsep ini membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan komprehensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. “Masih dipelajari lebih lanjut,” jelasnya.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebelumnya menyelidiki kemungkinan rencana ini. Teknologi dapat disediakan oleh pemerintah atau swasta, namun permasalahan yang muncul adalah ketidakmampuan PNS dalam memanfaatkan teknologi.
Misalnya, untuk mengganti eselon III dan eselon IV dengan robot, diperlukan data latih yang datanya akan ditautkan ke algoritma. Hanya dengan begitu robot atau kecerdasan buatan dapat menggunakan algoritme dari data tersebut.
Kepala Biro Humas dan Kerjasama Hukum Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan, rencana transformasi digital di birokrasi pemerintah sudah direncanakan sejak lama.
 |
| Foto: Statistik PNS (dok BKN) Statistik PNS (dok BKN) |
“Sudah dilaksanakan (transformasi digital) sejak arahan Presiden Joko Widodo pada 2019. Jadi sebenarnya upaya digitalisasi sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini,” katanya.
Kepala Biro Humas dan Kerjasama Hukum Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan, rencana transformasi digital di birokrasi pemerintah sudah direncanakan sejak lama.
“Sudah dilaksanakan (transformasi digital) sejak arahan Presiden Joko Widodo pada 2019. Jadi sebenarnya upaya digitalisasi sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.
