kabaris.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengingatkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan semua pihak untuk tidak mendikte atau menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle atau perombakan kabinet.
Menurut Jazilul, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
"Perlu saya ingatkan, karena reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, jangan mendikte apa kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapa pun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa tekanan dan dikte,"
Ia menyampaikan, PKB menghormati apapun keputusan Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinet.
Menurutnya, Jokowi tahu apa yang terbaik untuk Indonesia dan langkah-langkah yang harus diambil jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini.
"Kami dari PKB hanya mengikuti apa yang akan diambil Presiden nanti karena Presiden tahu apa yang terbaik untuk Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan para menteri dan kabinetnya," katanya.
Lebih lanjut Jazilul mengatakan, hingga saat ini Jokowi belum mengundang PKB untuk membicarakan reshuffle kabinet.
Ia juga mengatakan, reshuffle kabinet belum bisa dipastikan dilakukan pada 8 Desember 2021 yang merupakan Rabu Pon terakhir pada 2021.
“Seperti biasa Pak Jokowi sering begitu, saat ini isu reshuffle sedang dibicarakan, padahal pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal. Namun, publik menunggu karena Pak Jokowi biasanya melakukan reshuffle pada Rabu Pon, dan Rabu Pon jatuh pada 8 Desember," lanjutnya.
Setelah PAN masuk dalam koalisi pemerintahan, wacana reshuffle terus menguat pasca pelantikan Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto pada 17 November lalu. Dikatakan, presiden akan mengganti dan merotasi para pembantunya setingkat menteri pada Desember atau awal 2022.
Rabu, khususnya Pon dalam penanggalan Jawa, kerap dimanfaatkan Jokowi untuk mengambil keputusan penting. Jika mengacu pada penanggalan Desember, maka Rabu jatuh pada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29.
Sedangkan jika mengacu pada penanggalan Desember 2021, Rabu Pon jatuh pada 8 Desember.
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto membenarkan perombakan kabinet Jokowi akan dilakukan pada 8 Desember atau bertepatan dengan Rabu Pon menurut penanggalan Jawa.
Namun, Yandri menegaskan, reshuffle tetap menjadi hak prerogatif presiden. Sebagai partai yang diharapkan masuk kabinet, dia mengatakan pihaknya hanya mengikuti instruksi presiden.
"Saya juga dengar isunya seperti itu [8 Desember], katanya. Tapi itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kalau PAN ngotot, kapan mau reshuffle," ujarnya kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (30/11)