Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Tanggapan Resmi untuk Bjorka dan Tanda-Tanda Ketidakberdayaan

Thursday, September 15, 2022 | September 15, 2022 WIB Last Updated 2022-09-17T03:22:01Z
Dugaan kebocoran data penduduk di sistem KPU oleh hacker dengan nama alias Bjorka. (Tangkapan layar Breached Forums)

kabaris -- Pemerintah seolah dibuat tak berdaya dengan aksi hacking dan doxing yang dilakukan pengguna situs gelap atau hacker dengan alias Bjorka dalam beberapa pekan terakhir.
Miliaran data pribadi yang diduga berasal dari IndiHome, Tokopedia, Wattpad, KPU, surat dinas dengan klasifikasi rahasia dari lembaga negara untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), hingga bocornya data pribadi pejabat hanya ditanggapi dengan pernyataan sanggahan tanpa disertai dengan analisis yang komprehensif.

Tanggapan aneh, misalnya, ditunjukkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, kebocoran data yang dilakukan Bjorka—walaupun menimbulkan kehebohan di satu negara—masih relatif rendah intensitasnya. Ia juga meminta masyarakat untuk tenang.

"[Aksi Bjorka] masih rendah intensitasnya," kata Hinsa di kantornya, Depok, Selasa (13/9).

Selain itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga terkesan meremehkan peretasan dan penyebaran data pribadi ke ruang publik yang dilakukan oleh Bjorka. Mahfud mengatakan, data pribadinya yang dibocorkan Bjorka dapat dengan mudah diakses publik di Wikipedia hingga dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Saya tidak peduli dan tidak peduli," kata Mahfud di hari yang sama.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan meminta para peretas untuk tidak menyerang setelah mencoba menjual 1,3 miliar data registrasi kartu SIM untuk orang Indonesia. Pernyataan itu ditanggapi pedas oleh Bjorka dengan meminta Kominfo berhenti bersikap bodoh.

“Kalau bisa jangan menyerang, orang itu adalah tindakan illegal access. Setiap serangan akan merugikan masyarakat,” kata Semuel.

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I, Rabu (7/9), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate melempar bola ke BSSN terkait kebocoran data tersebut.

“Terhadap semua serangan siber di ruang digital, kami adalah domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Semua pertanyaan terkait serangan siber ini, kami tidak bisa menjawab atas nama BSSN,” kata Johnny.

Alih-alih serius menangani kasus peretasan data publik oleh peretas, Johnny justru mengomentari pernyataan Bjorka yang menyebut Kominfo idiot.

"Mereka telah melakukan tindakan melanggar kebocoran data, menggunakan istilah yang tidak etis dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, itu tidak baik," tambahnya.

Isyarat Tak Berdaya untuk Memecahkan Masalah Kebocoran Data

Pakar keamanan siber Ruby Alamsyah tak menampik bahwa respons pejabat publik terhadap kebocoran data tersebut menunjukkan bentuk ketidakberdayaan mengatasi masalah kebocoran data pribadi warga negara Indonesia.

Ia menilai tanggapan yang diberikan kurang tepat karena tidak menyentuh substansi utama yaitu kebocoran data kependudukan, sehingga membuat kondisi kurang kondusif.

"Satu [tidak berdaya], kemungkinan besar pejabat itu tidak diberitahu analisis data yang komprehensif sehingga dia menyampaikan hal seperti itu, padahal dia salah," kata Ruby saat dihubungi melalui telepon, Rabu (14/9).

Ia juga menyoroti Menteri Komunikasi dan Informatika yang seharusnya memiliki kemampuan tidak hanya di bidang informatika, tetapi juga dalam berkomunikasi.

"Kemarin yang terjadi adalah Menkominfo tidak kompeten dalam melakukan komunikasi publik. Mungkin dia lelah, sehingga pernyataannya seperti itu membuat situasi tidak kondusif," tambahnya.

Ia juga menjentikkan Kepala BSSN Hinsa Siburian yang hanya meminta masyarakat tenang.

"Mungkin dia lelah, emosional, jadi dia mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataan itu menurunkan kesadaran keamanan TI. Itu memberi kesan lalai. Itu sangat disayangkan," kata Ruby.

Ruby kemudian meminta pemerintah untuk mulai mementingkan isu keamanan siber. Dalam hal ini, dia menyebut pembentukan tim tanggap darurat atau emergency response team dalam menanggapi kebocoran data.
Sebagai informasi, isu kebocoran data terkini dan tindakan Bjorka juga dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan para menterinya di Istana Kepresidenan, pekan ini. Dalam pertemuan tersebut, seperti disampaikan Plate, Jokowi memutuskan untuk membentuk tim gabungan khusus.

Soal formasi tim, Ruby menilai sudah bagus tapi menunjukkan kesalahan.

“Keputusannya [presiden] untuk membentuk tim harus menjadi tamparan bagi Menkominfo dan Kepala BSSN. Logikanya, dua lembaga yang memiliki kewenangan dan anggaran untuk keamanan siber, ya, logis mereka bisa diungkap, kenapa presiden baru mengadakan rapat untuk membentuk tim?" kata Ruby.

"Oke, niatnya baik, tapi sepertinya ada yang salah dengan kementerian/lembaga kita," lanjutnya.

Ia berharap tim tidak hanya menangani kasus Bjorka tetapi juga menangani kasus kebocoran data sebelumnya. Misalnya, kebocoran data BPJS Kesehatan.

“Kalau dibentuk tim [emergency response] seperti ini juga harus melacak kebocoran data yang terjadi selama ini karena lebih besar sebelum Bjorka,” katanya.

Senada dengan itu, pakar kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah tidak terlalu serius menangani kebocoran data. Menurutnya, berbagai tanggapan dari pejabat publik hanya dibantah tanpa ada tindakan nyata yang harus dilakukan.

"Saya kira tidak serius. Pernyataan ini hanya diam, 'tidak, itu tidak benar, saya akan menggunakan buzzer dan menyuruh saya berbicara'. Tidak ada tindakan nyata yang dilakukan, misalnya oleh BSSN, BIN [Badan Intelijen Negara], dan Kominfo," kata Agus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/9).

Ia kemudian menyinggung RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), salah satunya pengenaan denda super besar terhadap korporasi yang melanggar perlindungan data pelanggan.

"Sampai hari ini tidak jelas kapan [RUU PDP] akan dibahas lagi. Makanya masing-masing [instansi] juga bingung harus berbuat apa," tambahnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny sebelumnya mengungkapkan pengesahan RUU PDP tinggal menunggu jadwal dari sidang paripurna. Dia mengatakan, kehadiran payung hukum akan menjadi torehan baru dalam rekor ruang digital.

“Kemarin dalam rapat tingkat I Komisi I DPR RI, pemerintah dan fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI telah menyepakati RUU PDP yang telah dibahas di tingkat panja dapat ditindaklanjuti pada pengambilan keputusan di tingkat II di paripurna. sidang DPR RI menjadi undang-undang,” katanya, usai pertemuan dengan Duta Besar China untuk Indonesia, di kediamannya di Jakarta, Kamis (8/9).

Agus juga mengkritisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk menjaga keamanan siber di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari salah satu tokoh di Yogyakarta, Agus mengatakan kota tersebut memiliki SDM atau hacker yang mumpuni.

"Hacker tidak selalu buruk jika kita menggunakannya dengan baik. Maksudku kenapa tidak merekrut mereka saja yang ahli," katanya.





×
Berita Terbaru Update